INGAT COVID, AYO PAKAI MASKER

Aksi Unjuk Rasa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banda Aceh, Dikawal Personel Polresta Banda Aceh

0

Tribratanewsrestabandaaceh.com – Para aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banda Aceh menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa secara orasi menyikapi Hari Anti Korupsi Dunia tahun 2019 di Bundaran simpang lima, Banda Aceh, Senin pagi (9/12/2019).

Aksi tersebut mendapat pengawalan dari personel Sat Sabhara Polresta Banda Aceh di back up personel Polsek Kuta Alam dan personel Sat Intelkam Polresta Banda Aceh serta personel Satuan Lalulintas demi kelancaran masyarakat melintasi area aksi.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto, SH melalui Kasat Sabhara, AKP Yusuf Hariadi, SH, M.Si didampingi oleh Kapolsek Kuta Alam, Iptu Miftahuda Dizha Fezuono, SIK saat memimpin apel kepada tribratanewsrestabandaaceh.com mengatakan, kepada personel pengamanan agar apapun keadaannya nanti pada saat aksi unjuk rasa, anggota yang berjaga harus sigap dan tidak under estimate atau tidak dibawah perkiraan.

Selain itu, tidak hanya faktor keamanan disekitar lokasi unjuk rasa yang harus dijaga, namun juga faktor ketertiban para peserta unjuk rasa juga harus diperhatikan, sehingga nantinya tidak mengganggu aktifitas masyarakat lainnya yang sedang melintas di jalan raya, karena lokasi unjuk rasa yang berada dipinggir jalan raya.

“Tetap harus over estimate atau lebih dari perkiraan dasar , sehingga nantinya tetap berjalan aman dan tertib,” ucap Kasat Sabhara.

 

“Aksi orasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banda Aceh harus diberikan pemananan, baik secara terbuka maupun secara tertutup, agar pelaksanaan aksi berjalan lancar”, ujar Yusuf Hariadi.

Setiap pelaksanaan aksi unjuk rasa, lanjut Yusuf Hariadi, pengamanan harus di prioritaskan, karena jangan sampai ada provokator yang akan menyusup kedalam barisan peserta orasi.

Para mahasiswa dalam menyampaikan aksinya diwakili oleh beberapa aktivis, diantaranya Hakiki yang ditunjuk sebagai coordinator lapangan mengatakan, Hari ini kami hadir disini di simpang lima untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan memperjuangkan hak hak rakyat Indonesia semoga dengan ini dapat membuka mata pemerintah untuk siap menguatkan KPK.

“Sebagaimana kita ketahui dengan hadirnya UU terbaru yang melemahkan KPK, yang membuat KPK tidak lincah dalam bergerak untuk menangkap para koruptor koruptor negara ini. Sebagaimana kita ketahui sekarang Pemerintah sedang berwacana besar- besaran untuk pemindahan Ibu Kota, dan kami berfikir bahwa hal ini dengan cara melemah nya KPK maka para elit-elit politik memanfaatkan momentum ini untuk meraup anggaran yang sebesar besarnya untuk kepentingan kelompok tertentu” ucap Hakiki.

Jika pemerintah terus-terusan seperti ini dalam penanganan Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia, makak kepercayaan masyarakat dapat menurun terhadap pemerintah, kita yang kami rasa kurang mampu untuk mengelola negri ini kalau hal ini terus berlanjut maka perpecahan antara pemerintah akan terjadi, tambah Hakiki.

Sementara itu, lanjut Hakiki, kita semua tahu bahwa pemberantasan korupsi sedang mengalami cobaan berat seperti UU No. 19 tahun 2019 yang kontroversial, menjadi yang utama dan segala bentuk saran, protes, dan banyak hal lain tidak didengar.

“Kini UU No. 19 tahun 2019 sudah berlaku, padahal Indonesia adalah salah satu negara yang hadir di Merida, Meksiko, dan menjadi bidan lahirnya UNCAC, Indonesia pun meratifikasinya dengan UU No 7 tahun 2006, dan sekarang, semua hal tu dinafikan dengan adanya UU KPK baru. Independensi lembaga dan peran serta masyarakat yang menjadi inti UNCAC tidak dianggap sama sekali, Pungkas Hakiki.

Share.

Leave A Reply