Kapolresta Banda Aceh Dan Kasat Intelkam Hadiri Rapat Pimpinan Di Balai Kota Banda Aceh

Tribratanewsrestabandaaceh.com – Unsur Forkopimda Banda Aceh menggelar Rapat Pimpinan di Ruang Rapat Sekda Kota Banda Aceh Pasca terjadinya kesalahfahaman di Mesjid Baitul Makmur, desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa (28/1/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Banda Aceh, Sekda Kota Banda Aceh, Assisten I Pemko Banda Aceh, Kapolresta Banda Aceh, Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh, Kadis Syariat Islam Banda Aceh, Kepala Dinas Badan Dayah Banda Aceh, Kasat Pol PP Banda Aceh , Camat Kuta Alam Banda Aceh,  Kanit Sosial Budaya Sat Intelkam Polresta Banda Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Walikota Banda Aceh Drs.H.Zainal Arifin mengatakan, dalam kondisi ini, kita harus mengambil alih kepengurusan BKM  agar tidak membias.

“Kita harus mengambil alih kepengurusan, dikarenakan kedepan akan adanya dualisme kepengurusan, sehingga untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan di mesjid Baitul Makmur  pasca kejadian semalam menjaga keamanan di mesjid tersebut,” ujar Wakil Walikota.

Sejauh ini, lanjutnya, masih ada polemik yang terjadi di mesjidtersebu, dan dalam artiannya yang bahwa Pemko Banda Aceh bukan mengambil alih tetapi menormalkan dan menertibkan apa yang terjadi dan yang menjadi polemik selama ini.

Kita akan terbitkan SK kepengurusan yang baru, guna menghindari dari Polemik yang baru juga, dan SK Kepengurusan yang lama, akan kita batalkan, tegas Wakil Walikota.

Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Trisno Riyanto, SH mengatakan permasalahan di masjid Oman yang terjadi akan berlanjut apabila tidak di tangani secara cepat oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Saya menyarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk masjid Oman diambil alih oleh pemerintah Kota dan menempatkan Dinas Syariat islam sebagai garda terdepan dan apabila ada kegiatan, maka silahkan kelola dengan baik,” Ujar Trisno.

Kami selaku Kepolisian, akan mengawal terus bersama Kodim 0101/BS untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah dimesjid tersebut, tambah Trisno.

“Pihak pemerintah harus menyampaikan kepada para jamaah, bahwa keberadaan kepengurusan masjid Oman ini telah di ambil alih oleh pemerintah Kota Banda Aceh, jadi kalau masalah zikir untuk sementara jangan dilakukan dulu karena ini masih masa peralihan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi polimik lagi” tegas Trisno

Agar masyarakat mengetahui bahwa kepengurusan sudah diambil alih oleh pemerintah kota, maka saya mengharapkan untuk ditempatkan petugas dari Sat PP, karena akan terlihat emblem atau tanda khusus pemerintah kota, pungkas Kapolresta lagi.

Kepala Dinas Badan Dayah Banda Aceh, Tarmizi M.Daud menegaskan menyangkut perebutan imam di mesjid Oman, kita pihak pemko Banda Aceh agar bisa mengaturnya.

“Pengaturan imam di masjid Oman menyangkut dengan stability keamanan, maka saya mengharap untuk sesegera mungkin melakukan pengaturan tersebut, dan masjid ini merupakan milik Pemerintah Kota Banda Aceh, karena masjid tersebut merupakan hibbah dari seseorang dan memiliki bukti” ujar Tarmizi.

Saran saya kepada pihak Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat memanggil kedua belah pihak antara BKM yang lama dengan pihak Ormas yang bersitegang, untuk melakukan dialog sehingga dapat menemukan permasalahan yang terjadi selama ini, tutur Tarmizi lagi.

Kepala Dinas Syariat Islam Tgk. Alizar Usman yang hari ini ditunjuk sebagai pelaksanan kepengurusan Masjid Oman.

“Pada hari saya yang ditunjuk sebagai Pelaksana kepengurusan mesjid Oman, dan saya berharap supaya ada surat yang tertulis supaya tidak terjadi polemik yang lebih lagi, untuk meyakinkan masyarakat bahwa masjid ini diambil alih oleh pemerintah kota, agar menempatkan petugas dari Pemerintah berupa Sat Pol PP.

Sebagai pelaksana, maka saya mengharapkan untuk seluruh pejabat structural di pemerintahan, agar pada malam ini berkenan hadir ke mesjid Oman sehingga seluruh jamaah mengetahuinya bahwa BKM saat ini dikendalikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, ajak Alizar.

Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh, Kompol Hyrowo, S.I.K mengatakan jangan terkesan bahwa Pemerintah ikut campur masalah toleransi beragama.

“Menyangkut dengan polemik di mesjid Oman yang sekarang terjadi adalah masalah tata cara penyeselesaian, dan nanti jangan terkesan bahwa pemerintah ikut campur, akan tetapi pemerintah hadir untuk penyelesaian masalah” ujar Hyrowo.

Selanjutnya masalah ini adalah tentang ummat, jangan terkesan pihak pemerintah membela mayoritas dan minoristas dikesampingkan. Akan tetapi kehadiran Pemerintah kota Banda Aceh benar – benar berada di tengah-tengah antara mayoritas dan minoristas imbuh Kasat Intelkam.

Berada ditengah – tengah masyarakat adalah dengan tujuan menjaga seluruh masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah, jangan sampai ada isu atau kabar bahwa Pemerintah merupakan suruhan dari organisasi Masyarakat, tegas nya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *