INGAT COVID, AYO PAKAI MASKER

Sat Intelkam Polresta Banda Aceh Tetapkan Syarat Pelayanan Perizinan Keramaian

0

Tribratanewsrestabandaaceh.com – Izin keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang tepat. Pemberian ijin dipertimbangkan dengan resiko-resiko yang mungkin timbul, kesiapan kuantitas personil, sarana dan prasarana Polri untuk antisipasinya.

Hal Ini dikatakan oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto, SH melalui Kasat Intelkam Kompol Hyrowo, SIK kepada tribratanewsrestabandaaceh.com, Jumat (17/4/2020).

“Seseorang atau kelompok yang membuat sebuah kegiatan dapat mengundang massa lainnya, maka kami harapkan untuk dapat mengurus Surat Izin Keramaian di Sat Intelkam Polresta Banda Aceh,” sebut Kasat Intelkam.

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon sebuah kegiatan untuk dapat dikeluarkan surat izin, rekomendasi ataupu STTP diantaranya Surat Permohonan, Foto Copy KTP Penanggung Jawab Kegiatan, Surat Izin Tempat dan Proposal kegiatan, Kata Kasat Intelkam.

Kemudian, lanjutnya, Susunan Panitia Pelaksana, Surat Pengurus Organiasasi, Jadwal Acara, Route atau konvoi, Tanda Daftar Perusahaan, Rekomendadi Instansi Terkait.

“Setelah ini dilengkapi semua, maka kami akan mendatakan lokasi serta nama Perusahaan atau kelompok yang melaksanakan kegiatan dan melakukan koordinasi pengamanan dengan Bagian Operasi Polresta Banda Aceh untuk dikeluarkan Surat Izin Keramaian dan Surat perintah pengamanan kegiatan, dan ini tidak dipungut biaya,” tambah Kasat Intelkam.

Jenis Keramaian dan Persyaratannya

A. IZIN KERAMAIAN

          Dasar:

  1.  Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.
  2. Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
  3. Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah:
    1. Pentas musik band / dangdut
    2. Kegiatan Politik
    3. Dan pertunjukan lainnya

Persyaratan :

4. Izin keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang (Kecil)

  1. Surat Keterangan dari kelurahan Setempat
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) Lembar
  3. Fotocopy Kartu Keluarga ( KK ) yang punya hajad sebanyak 1 ( satu ) lembar
  1. Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (Besar)
    1. Surat Permohonan Izin Keramaian
    2. Proposal kegiatan
    3. Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab
    4. Izin Tempat berlangsungnya kegiatan

B. IZIN KERAMAIAN DENGAN KEMBANG API

Dasar:

  1. KUHP pasal 510 tentang Keramaian Umum.
  2. Petunjuk pelaksanaan kapolri No.Pol : Juklak / 29 / VII / 1991 Tgl 23 juli1991 tentang Pengawasan , Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI.
  3. Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 / Tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Persyaratan:

  1. Surat Permohonan dari Pemohon tentang pelaksanaan Pesta Kembang Api, yang mencakup:
    1. Pesta Kembang api tersebut digunakan dalam acara apa
    2. Jumlah dan Jenis Kembang api
    3. Waktu / Durasi Penyalaan Kembang Api
    4. Identitas Penyala Kembang Api
    5. Identitas Penanggung jawab Kegiatan
    6. Ijin Tempat Pelaksanaan Pesta Kembang Api
    7. Rekomendasi dari Polsek setempat
  2. Surat ijin Impor ( asal – usul kembang api ) yang didatangkan untuk kegiatan tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                   C. PERIJINAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Dasar:

  1. Undang – Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
  2. Perkap Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
  3. Bentuk Penyampaian pendapat di muka umum :
    1. Unjuk rasa / Demonstrasi
    2. Pawai
    3. Rapat Umum
    4. Mimbar Bebas

Ketentuan

  1. Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum.
  2. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat–selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.
  3. Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyamapain pendapat di Muka Umum Polri wajib:
    1. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan
    2. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum
    3. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat
    4. Mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui.
    5. Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum
    6. Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan.
  4. Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:
    1. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan
    2. Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang–undangan yang berlaku.
    3. Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang–undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
    4. Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama 1 ( satu ) Tahun.

Persyaratan:

  1. Maksud dan tujuan
  2. Lokasi dan rute
  3. Waktu dan lama Pelaksanaan
  4. Bentuk
  5. Penanggung jawab / Korlap
  6. Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan
  7. Alat peraga yang digunakan
  8. Jumlah peserta

 

Pengurusan Surat Izin Keramaian, Tidak Dipungut Biaya… GRATIS…!!!

 

Share.

Leave A Reply