INGAT COVID, AYO PAKAI MASKER

Polisi Kawal Massa Aksi Unjuk Rasa Mogok Makan di DPRA

0

Dalam menyikapi kondisi dan situasi kekinian Aceh pasca15 tahun Perjanjian Damai MoU Helsinky, sekelompok pemuda menamakan diri Aneuk Muda Menggugat melakukan aksi mogok makan didepan pintu gerbang DPRA, Senin (30/11/2020).

Sejumlah aparat keamanan dari Polresta Banda Aceh terlihat mengawal aksi yang dilakukan oleh para pemuda tersebut.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Trisno Riyanto, SH melalui Kapolsek Kuta Alam, Iptu Muchtar Chalis, S.Pd.I mengatakan, dalam melakukan aksi tentunya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu pada Pelayanan Sat Intelkam Polresta Banda Aceh.

“Para pengunjuk rasa hari ini telah melakukan koordinasi dengan pelayanan Sat intelkam, namun belum dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan karena masih dalam Pandemi Covid 19” kata Kapolsek Kuta Alam.

Kemudian lanjutnya, dalam aksi Aneuk Muda Menggugat ini, massa telah mengikuti protokol kesehatan, dimana telah menggunakan masker, menjaga jarak serta telah mencuci tangan sebelum melakukan aksi.

Koordinator aksi Ikhsan Kelda mengatakan, aksi mogok makan ini kami lakukan untuk menyikapi Refleksi 15 tahun Perjanjian Damai MoU Helsinky.

“Aksi mogok makan ini akan kami lakukan sampai usulan yang kami sampaikan kepada anggota DPRA dipenuhi, dan apabila belum terpenuhi, makan aksi ini akan berlanjut kembali,” tutur Ikhsan Kelda.

Dalam menyikapi kondisi dan situasi Perjanjian damai Aceh, kami menilai masih banyak permasalahan – permasalahan mendasar yang belum selesai dan mestinya mendapat perhatian yang serius dari para pihak untuk menuntaskan segala sesuatu yang menyangkut masa depan Aceh, kata Ikshan.

Jadi kami menuntut untuk keinginan yang kami sampaikan dipenuhi oleh pihak DPRA diantaranya pihak RI untuk menepati janji dan menyelesaikan point point MoU Helsinky dan menuntut agar pimpinan GAM tidak abai juga berpangku tangan akan situasi bangsa yang semakin lama, semakin jauh dari kesepakatan MoU Helsinky.

“Anggota Dewan harus memenuhi hak sipil dimana masih ada warga yang belum terpenuhi haknya pasca konflik, kemudian hak para kombatan yang terabaikan, penyelesaian pelanggaran HAM yang belum terselesaikan serta dana otonomi khusus untuk mengejar ketinggalan pasca konplik pun tidak termaksimalkan dimana Aceh masih menjadi salah satu daerah yermiskin di Sumatera khususnya dan Indonesia pada umumnya,” tutur Ikhsan lagi.

Kemudian lanjutnya, pengkhianatan akan perjanjian pembagian hasil bumi antara 70 % – 30 %, perbatasan antara Aceh dan Sumut yang merujuk pada Perbatasan 1 Juli 1956, tambahnya.

Diakhir tuntutan kami, indentitas Aceh, UUPA, bahwa berdasarkan point 1.1.5 dalam MoU Helsinky Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol simbol wilayah termasuk bendera, lambang, yakni di pasal 246 dan 247, pungkas Korlap kembali.

Share.

Leave A Reply