Personel Polresta Banda Aceh Amankan Aksi Demo Di Kantor Kejati Aceh

0

Tribratanewsrestabandaaceh.com – Personel Polresta Banda Aceh dan personel Polsek Darul Imarah lakukan pengamanan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, Senin (13/1/2020).

Aksi para pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPES) dengan tujuan meminta Kajati Aceh agar mengaudit penggunaan dana desa di Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto, SH melalui Kapolsek Darul Imarah Iptu Suriya, S.Pd.I mengatakan, aksi yang dilakukan oleh massa yang tergabung dalam AMPES sangat tertib.

“Aksi yang dilakukan oleh massa bertujuan meminta Kejati Aceh untuk mengaudit penggunaan anggaran desa yang ada di Subulussalam dengan pengawalan dari aparat Kepolisian” ujar Iptu Suriya.

Iptu Suriya mengatakan, setiap dalam pengamanan baik skala kecil maupun besar, personel pengamanan tidak diperbolehkan membawa senjata api, dikarenakan peruntukan senjata api nantinya sesuai dengan prosedure dan perintah atasan.

Darma Sagala selaku korlap dalam aksinya mengatakan, sesuai dengan Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

“Namun pada kenyataannya masih banyak penggunaan dana desa yang tidak mengarah pada pembangunan dan pemberdayaan tapi membangun rumah sendiri dan memperkaya diri sendiri,” ujar Darma.

Dalam hal ini, lanjutnya, para kepala desa telah melanggar UU diatas karena penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kajati Aceh mempunyai fungsi sebagai pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara termasuk dana desa.

Sebagaimana kita ketahui Kementerian Desa dan Kajati telah menandatangani MoU dalam rangka peningkatan dalam pengawasan dan pendampingan dana desa. Maka tidak ada alasan bagi Kajati Aceh untuk memanggil dan mempertanyakan penggunaan dana desa oleh oknum yang kami anggap tidak bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa ini, lanjutnya.

Sesuai dengan fungsi dan wewenang
pihak Kajati Aceh maka kami dari AMPES membuat beberapa point tuntutan diantaranya meminta Kajati Aceh agar mendesak pihak Kajari Subulussalam melakukan pengawasan terhadap pengawasan Dana Desa di seluruh kota subulussalam secara terbuka dan melakukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pengawasan terhadap penggunaan dana Desa dan meminta Kajati Aceh agar mendesak Kajari Subulussalam agar mengaudit
penggunaan dana desa dalam kegiatan bimbingan teknik yang di lakukan oleh seluruh kepala desa se Kota Subulussalam, tutup Darma dalam aksinya.

Share.

Leave A Reply